Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan

22-08-2025 / B.A.K.N.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan LHP BPK RI dan Tata Kelola Kehutanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/08/2025). Foto : Rdn/Andri

PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN di bawah naungan Danantara, termasuk Perhutani, memenuhi amanat Presiden Prabowo Subianto agar mampu menghasilkan imbal hasil minimal 5 persen return on asset (ROA). Hal itu disampaikan Sohibul dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan LHP BPK RI dan Tata Kelola Kehutanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/08/2025).

 

Sohibul menilai arahan Presiden yang disampaikan pada pidato kenegaraan 15 Agustus lalu harus menjadi pedoman kerja bagi seluruh BUMN. “Pernyataan Bapak Presiden ini harus menjadi patokan atau guidance bagi kita, terutama teman-teman di BUMN. Sejauh ini, Perhutani sudah berapa persen ROA-nya? Kalau saat ini masih 1 persen, maka targetnya minimal naik jadi 1,5 persen tahun 2025. Itu akan jauh lebih terukur dibandingkan kriteria yang sifatnya kualitatif,” tegasnya.

 

Ia menekankan perlunya inventarisasi yang jelas atas aset Perhutani, baik yang sudah termanfaatkan maupun yang masih idle. Menurutnya, pengelolaan aset harus terukur agar dapat mendongkrak capaian ROA. “Saya harap informasi yang disampaikan Perhutani bisa memuat daftar aset yang ada, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang masih idle, termasuk kerja sama yang akan habis atau belum diperpanjang. Itu penting untuk bisa mengejar target ROA 5 persen,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Sohibul menyinggung adanya aset Perhutani di Blora yang saat ini dibiarkan idle. Padahal, lahan tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung program strategis pemerintah. “Sekarang ini sedang digalakkan swasembada tebu. Mestinya lahan yang idle bisa dikerjasamakan dengan tebu atau dikelola langsung oleh Perhutani. Dengan begitu, aset bisa optimal sekaligus mendukung program pemerintah secara maksimal,” pungkas Sohibul. (rdn)

BERITA TERKAIT
Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan
22-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN...
Herman Khaeron: Kerja Sama Perhutani Harus Transparan, Banyak Kawasan Tak Beri Benefit
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor –Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan kunjungan kerja BAKN ke kawasan Perhutani Sentul,...
BAKN DPR RI Desak Perhutani Perbaiki Tata Kelola, Tindaklanjuti Temuan BPK
21-08-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Bogor – Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Perum Perhutani di Sentul, Bogor,...
Arjuni Sakir Ungkap Potensi Bias Pemeriksaan dalam Proses Penilaian Profesional BPKP
23-07-2025 / B.A.K.N.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksaan Keuangan dan...