Dukung Swasembada dan ROA 1,5 Persen di 2025, Aset Idle Perhutani Harus Dioptimalkan

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan LHP BPK RI dan Tata Kelola Kehutanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/08/2025). Foto : Rdn/Andri
PARLEMENTARIA, Bogor – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sohibul Imam, menekankan pentingnya seluruh BUMN di bawah naungan Danantara, termasuk Perhutani, memenuhi amanat Presiden Prabowo Subianto agar mampu menghasilkan imbal hasil minimal 5 persen return on asset (ROA). Hal itu disampaikan Sohibul dalam Kunjungan Kerja BAKN DPR RI terkait Penelaahan LHP BPK RI dan Tata Kelola Kehutanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (21/08/2025).
Sohibul menilai arahan Presiden yang disampaikan pada pidato kenegaraan 15 Agustus lalu harus menjadi pedoman kerja bagi seluruh BUMN. “Pernyataan Bapak Presiden ini harus menjadi patokan atau guidance bagi kita, terutama teman-teman di BUMN. Sejauh ini, Perhutani sudah berapa persen ROA-nya? Kalau saat ini masih 1 persen, maka targetnya minimal naik jadi 1,5 persen tahun 2025. Itu akan jauh lebih terukur dibandingkan kriteria yang sifatnya kualitatif,” tegasnya.
Ia menekankan perlunya inventarisasi yang jelas atas aset Perhutani, baik yang sudah termanfaatkan maupun yang masih idle. Menurutnya, pengelolaan aset harus terukur agar dapat mendongkrak capaian ROA. “Saya harap informasi yang disampaikan Perhutani bisa memuat daftar aset yang ada, mana yang sudah termanfaatkan, mana yang masih idle, termasuk kerja sama yang akan habis atau belum diperpanjang. Itu penting untuk bisa mengejar target ROA 5 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sohibul menyinggung adanya aset Perhutani di Blora yang saat ini dibiarkan idle. Padahal, lahan tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung program strategis pemerintah. “Sekarang ini sedang digalakkan swasembada tebu. Mestinya lahan yang idle bisa dikerjasamakan dengan tebu atau dikelola langsung oleh Perhutani. Dengan begitu, aset bisa optimal sekaligus mendukung program pemerintah secara maksimal,” pungkas Sohibul. (rdn)